PorosLombok.com — Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Lombok Utara memperketat pengawasan peredaran daging menjelang lebaran. Langkah strategis ini diambil guna memutus rantai peredaran produk hewan yang tidak layak konsumsi.

​Kepala Dinas KP3 KLU Tresnahadi menginstruksikan seluruh jajaran UPTD di lima kecamatan untuk menyisir pasar tradisional secara mendalam. Pihaknya mewaspadai adanya spekulan yang memanfaatkan lonjakan permintaan dengan menjual daging berkualitas rendah ke masyarakat.

​“Kita sudah minta seluruh UPTD untuk turun mengecek peredaran daging dan ternak yang akan dipotong,” tegas Tresnahadi.Sabtu (14/03/2026).

​Instansi terkait fokus memantau kondisi fisik ternak di rumah potong maupun tempat pemotongan swasta milik para saudagar. Pengawasan intensif ini melibatkan tim paramedis untuk memastikan setiap karkas yang keluar benar-benar sehat dan terbebas dari kontaminasi.

​Tresnahadi menyebut bahwa standar daging yang beredar wajib memenuhi kriteria segar, utuh, serta memiliki jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Koordinasi lintas sektor diperkuat guna mengantisipasi masuknya pasokan daging ilegal dari luar wilayah kabupaten.

​“Daging yang dijual di pasar itu harus benar-benar daging yang sehat dan tidak penyakit,” jelasnya.

​Pemda memprediksi ketersediaan sapi potong lokal masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga hingga hari raya nanti. Pedagang biasanya mengandalkan stok dari pasar hewan lokal yang kualitas kesehatannya terpantau rutin oleh petugas medik veteriner.

​Aktivitas pemotongan di RPH diperkirakan bakal meroket tajam dari rata-rata harian yang hanya tiga ekor sapi. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan beban kerja petugas agar standar kebersihan dan sanitasi tetap terjaga optimal.

​“Angka tersebut diperkirakan akan meningkat mendekati Idulfitri,” ujarnya.

​Meskipun terdapat pemotongan mandiri oleh pedagang di luar RPH, pemerintah memastikan proses tersebut tetap dalam pengawasan ketat. Tim teknis akan mendatangi titik-titik pemotongan non-formal guna melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem secara mendadak.

​Keabsahan aspek religi juga menjadi atensi utama pemerintah melalui standarisasi kompetensi bagi seluruh juru sembelih di lapangan. Pengetatan ini krusial untuk memastikan masyarakat mendapatkan daging yang tidak hanya berkualitas, namun juga terjamin kehalalannya secara sah.

​“Kita tetap awasi ternaknya dan memastikan bahwa juru sembelih di RPH telah memiliki kompetensi Juleha,” pungkasnya.*