PorosLombok.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur memberikan klarifikasi resmi terkait tersendatnya gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). Hingga H-1 Idulfitri, upah APBD belum sepenuhnya cair pada Jumat (20/03/2026).

​Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur M. Nurul Wathoni menegaskan bahwa pihaknya telah memproses seluruh administrasi gaji maupun THR. Ia membantah keras jika instansinya sengaja memperlambat distribusi hak keuangan tersebut kepada ribuan pegawai.

​“Khusus PPPK PW yang dibayarkan dari APBD, proses pencairan sudah berjalan dan dana mulai cair sejak 16 Maret,” ujarnya pada Jumat (20/03/2026).

​Wathoni memaparkan bahwa sejumlah penerima belum menerima dana karena adanya kendala data administratif yang cukup fatal. Masalah ini menyebabkan sistem otomatis menolak transaksi pengiriman uang ke rekening milik individu yang bersangkutan.

​“Sistem SIPD menolak transfer karena ditemukan banyak rekening tidak valid atau kemungkinan sudah tidak aktif,” paparnya.

​Ketidaksesuaian data NIK seperti kesalahan angka atau kelebihan digit menjadi penghambat teknis yang cukup signifikan di lapangan. Verifikasi ulang harus dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan.

​“Nama di rekening juga banyak yang tidak sesuai KTP, terutama pada jenjang SMP dan PAUD,” jelasnya.

​Kepala dinas menyebut faktor libur panjang yang sudah dimulai membuat proses perbaikan data tersebut terpaksa mengalami penundaan sementara. Langkah penyelesaian teknis baru akan berlanjut setelah aktivitas perkantoran kembali beroperasi secara normal.

​“Ini jadi koreksi bagi PPPK PW agar ke depan lebih teliti mengecek validitas dokumen mereka,” terangnya.

​Mengenai nasib guru yang digaji melalui dana BOS, Wathoni memastikan sebagian besar sudah menerima hak mereka tanpa kendala berarti. Perbedaan waktu pencairan terjadi karena mekanisme perintah bayar yang turun setelah proses ARKAS di sekolah selesai.

​“Isu bahwa gaji atau THR tidak dibayarkan sama sekali itu tidak benar, kami hanya terkendala teknis regulasi,” tegasnya.

​Hambatan petunjuk teknis pada dana BOS sebelumnya sempat menjadi ganjalan, namun kini telah teratasi lewat diskresi kementerian terkait. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi dinas untuk melanjutkan proses pembayaran kepada seluruh pegawai paruh waktu.

​“Insya Allah yang belum cair karena masalah return rekening akan segera kami selesaikan bersama tim,” katanya.

​Dinas Dikbud juga tengah memberikan atensi khusus bagi 917 tenaga honorer non-database agar tetap memiliki status kerja yang jelas. Komitmen ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para pegawai agar tidak kehilangan mata pencaharian pasca libur panjang.

​“Kami pastikan mereka tidak dirumahkan dan kebijakan pengamanan ini akan segera dikoordinasikan lebih lanjut,” pungkasnya.

​Diberitakan sebelumnya, gelombang protes dari para pendidik meledak lantaran berharap mendapatkan hak keuangan sebelum hari raya Idulfitri. Kekecewaan massal terjadi karena janji manis pencairan tepat waktu tidak kunjung terealisasi di rekening masing-masing pegawai.

​“Tadi pulang shalat Jumat saya cek di ATM ternyata masih kosong, ini tentunya membuat saya sangat kecewa,” ujar salah seorang guru.

​Pihak internal PPPK PW menilai manajemen birokrasi di lingkup Dinas Dikbud sangat lamban dalam mengantisipasi kebutuhan mendesak menjelang lebaran. Keterlambatan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan instansi terhadap nasib ribuan tenaga kependidikan.

​“Dinas Dikbud terlalu lamban mengelola hak kami, padahal kebutuhan rumah tangga saat ini sangat tinggi,” katanya.

​Narasumber tersebut membeberkan bahwa sebanyak 1.401 guru serta tenaga kependidikan bergantung sepenuhnya pada kucuran dana APBD daerah. Kondisi mereka sangat kontras dengan rekan sejawat yang anggarannya bersumber dari pos anggaran berbeda.

​“Rekan-rekan yang sumber gajinya dari dana BOS rata-rata sudah menerima hak mereka tanpa kendala,” tuturnya.

​Ketimpangan distribusi ini memicu kecemburuan sosial yang cukup tajam di antara sesama pendidik di Lombok Timur. Mereka menuntut pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan perut yang menyangkut ribuan kepala keluarga tersebut.

​“Harusnya pemerintah peka sehingga tidak terjadi kekecewaan massal disaat kebutuhan mendesak menjelang hari raya,” tutupnya.*