PorosLombok.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur secara tegas menolak wacana penerapan sistem lima hari sekolah guna menjaga kelestarian budaya agraris di wilayah pedesaan.

​Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur Nurul Watoni menyatakan kebijakan tersebut belum bisa diterapkan karena anak-anak di desa memiliki peran penting dalam membantu ekonomi keluarga melalui sektor pertanian.

​”Sistem dua hari libur dalam seminggu justru berpotensi menimbulkan kesulitan, terutama dalam hal pengawasan anak-anak,” katanya.Senin (09/03/2026).

​Pihak dinas merasa khawatir jika waktu luang yang terlalu panjang di luar sekolah akan memicu berkurangnya kontrol orang tua terhadap pergaulan remaja di pelosok desa.

​Nurul Watoni menjelaskan bahwa keberadaan siswa di sekolah selama enam hari justru menciptakan keseimbangan antara kewajiban akademik dan dukungan terhadap pekerjaan rumah tangga.

​”Anak-anak di pedesaan biasanya sudah terbiasa membantu orang tua dalam pekerjaan rumah atau kegiatan lainnya,” ujarnya.

​Lembaga pendidikan menilai pola belajar saat ini sangat ideal untuk karakteristik wilayah yang memiliki perbedaan mencolok antara kawasan perkotaan dengan zona agraris.

​Pemerintah daerah tidak ingin memaksakan standarisasi pendidikan yang mengabaikan kearifan lokal serta pola asuh masyarakat desa yang sudah terbentuk sejak lama.

​”Setiap keputusan harus didahului oleh kajian dampak yang komprehensif serta konsultasi intensif dengan pimpinan daerah,” jelasnya.

​Instansi terkait berkomitmen mengawal kebijakan ini agar tetap relevan dengan kebutuhan lapangan tanpa mengurangi kualitas hak belajar siswa di seluruh satuan pendidikan.*