Mataram, PorosLombok– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program Desa Berdaya NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Strategi ini mendorong transformasi sosial-ekonomi dengan memposisikan desa sebagai motor utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Program tersebut mengintegrasikan penguatan ketahanan pangan, modal sosial, serta sinergi lintas sektor. Pemprov NTB mengusung empat prinsip utama dalam kebijakan ini, yakni kemandirian, kolaborasi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.
Fokus pada Desa Miskin Ekstrem
Ketua Tim Ahli Gubernur NTB untuk Percepatan Pembangunan, Dr. Adhar Hakim, SH., MH., menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan seragam untuk menangani kemiskinan.
Ia mencatat NTB masih menempati posisi sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut tertinggi di Indonesia.
”Penanganan kemiskinan harus lebih tajam dan berbasis karakter masing-masing wilayah,” ujar Adhar dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Pelaksanaan Desa Berdaya ini menyasar dua pilar utama. Pilar pertama memberikan pendampingan intensif bagi 106 desa miskin ekstrem.
Pada tahap awal, program menjangkau 40 desa yang mencakup 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19.052 jiwa. Sementara pilar kedua mencakup pengembangan potensi unggulan di 1.166 desa dan kelurahan di seluruh NTB.
Adhar menegaskan bahwa Desa Berdaya merupakan gerakan untuk mengubah paradigma masyarakat. Pemerintah menerapkan pendekatan graduasi, yaitu intervensi terpadu dan berbasis bukti yang berlangsung selama dua hingga tiga tahun.
Proses ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, transfer aset, hingga pendampingan ekonomi rumah tangga secara intensif. Pemprov NTB juga menyiapkan 20 tema khusus, seperti Desa Wisata Maju, Desa Mandiri Pangan, hingga Desa Ekspor, yang menyesuaikan dengan keunggulan tiap wilayah.
”Kami memerlukan integrasi lintas sektor agar intervensi ini benar-benar memberikan dampak nyata,” tambahnya.
Selaras dengan Perencanaan Daerah
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., memastikan program ini telah menyatu dengan dokumen perencanaan daerah. Integrasi dengan RPJMD NTB 2025–2029 menjadi kunci agar pemberdayaan desa tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
Nelly meyakini strategi ini akan memperkuat kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Melalui orkestrasi pembangunan yang tepat, Pemprov NTB optimistis mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
(PorosLombok)
