PorosLombok.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tancap gas menggelar penyuluhan hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Dadap guna menjamin keamanan aset warga pada Rabu (11/3/2026).

​Langkah kolaboratif ini melibatkan Kejaksaan Negeri untuk memberikan edukasi preventif bagi masyarakat Sambelia agar proses sertifikasi lahan berjalan sesuai regulasi tanpa hambatan administrasi yang berarti.

​“Kejaksaan hadir memberikan pengawalan dari sisi pertimbangan hukum guna memastikan proses yang dijalankan sesuai aturan agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” tegas Kasubsi Datun Kejari Lombok Timur Rifngatul Ulfa.

​Rifngatul menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban bagi setiap pemohon agar benteng hukum atas kepemilikan tanah semakin kuat dalam meminimalisir potensi konflik agraria di masa depan.

​Upaya ini juga dirancang untuk menutup celah praktik pungutan liar melalui sosialisasi batas biaya resmi yang telah diatur ketat dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri kepada seluruh perangkat desa setempat.

​Selain dari sisi hukum, jajaran fungsional dari Kantor Pertanahan juga memberikan paparan teknis mengenai alur pendaftaran agar warga mendapatkan kepastian layanan yang bersih dan transparan.

​“Tujuan kami menggandeng jaksa hari ini adalah sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan pendaftaran tanah yang transparan serta akuntabel,” ujar Kepala Seksi Penetapan Hak BPN Lombok Timur Darmawan Wibowo.

​Darmawan menjelaskan bahwa sinergi antarlembaga ini merupakan strategi utama pemerintah dalam mengejar target akurasi data pertanahan yang tinggi melalui verifikasi dokumen alas hak secara teliti di lapangan.

​“Segera siapkan dokumen aslinya dan pasang patok batas lahan secara mandiri dengan kesepakatan tetangga perbatasan agar tidak ada sengketa batas,” tutur Darmawan.

​Masyarakat Desa Dadap menunjukkan antusiasme tinggi saat berkonsultasi mengenai status tanah waris maupun pemukiman yang selama ini belum memiliki kekuatan hukum tetap guna mendapatkan kepastian kepemilikan.

​Penyuluhan tersebut memaparkan secara detail mengenai tata cara verifikasi berkas hingga penerbitan sertifikat gratis yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional pada tahun anggaran berjalan.

​“Kami ingin proses ini bersih dari awal hingga akhir sehingga masyarakat tidak perlu ragu memanfaatkan kesempatan emas ini untuk melegalkan aset mereka,” imbuh Darmawan.

​Pihak pertanahan mengingatkan warga agar bergerak cepat melengkapi persyaratan teknis mengingat program strategis ini memiliki batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh kantor wilayah.

​“Program ini merupakan prioritas untuk memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah masyarakat secara gratis pada biaya sertifikasinya,” jelasnya.

​“Mari kita sukseskan PTSL 2026 ini demi meningkatkan kesejahteraan serta menjamin keamanan seluruh aset berharga yang kita miliki saat ini,” pungkasnya.*