​PorosLombok.com – Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana memasang badan untuk menjamin keberlanjutan nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di tengah badai efisiensi anggaran pada Rabu (1/4/2026).

​Keputusan berani ini muncul saat pembukaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM-RKPD) 2027 di Aula Kantor Wali Kota Mataram. Pemerintah kota memilih memangkas belanja lain yang kurang produktif demi menyelamatkan dapur para pegawai penunjang birokrasi.

​“Kita harus adaptif dan melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran serta efisien,” tegas H Mohan Roliskana.

​Selaras dengan hal itu, pimpinan Ibu Kota NTB ini memandang penyesuaian fiskal tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk menyusun skema anggaran yang lebih manusiawi.

​“Mereka adalah bagian dari mesin birokrasi kita sehingga perlu ada perhatian serius untuk mempertahankan mereka,” ujarnya.

​Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

​Lebih lanjut, penataan ulang alokasi dana menjadi solusi jalan tengah bagi Pemerintah Kota Mataram dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dunia. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas kegelisahan ribuan pegawai paruh waktu terkait kepastian status kerja mereka.

​“Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi ekonomi Indonesia masih stabil dan aktivitas masyarakat berjalan normal,” katanya.

​Menanggapi dinamika tersebut, stabilitas nasional yang terjaga memberikan ruang bagi daerah untuk fokus pada agenda prioritas seperti penanganan limbah. Pemerintah daerah terus mewaspadai lonjakan harga energi dunia agar tidak mengganggu operasional pelayanan dasar di tingkat bawah.

​“Isu sampah harus menjadi fokus bersama agar hasilnya benar-benar terasa tahun ini,” jelasnya.

​Sesuai dengan regulasi RPJMD 2021–2029, Kota Mataram menargetkan transformasi pengelolaan lingkungan melalui penguatan teknologi dan keterlibatan masyarakat secara masif. Penuntasan persoalan sampah dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang paling genting saat ini.

​“Capaian penurunan angka pengangguran harus kita pertahankan melalui penguatan sektor ekonomi kreatif,” katanya.

​Di sisi lain, kesuksesan Mataram dalam menekan angka pengangguran menjadi bukti nyata bahwa strategi ekonomi mikro mulai membuahkan hasil. Pemerintah terus membuka keran investasi pada sektor kreatif guna membentengi daya tahan ekonomi warga dari guncangan global.

​“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan pembangunan,” pungkasnya.*