PorosLombok.com – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menghentikan operasional 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah tegas ini diambil menyusul hasil evaluasi ketat terhadap standar kelayakan pelayanan gizi di daerah.

​Juru Bicara BGN Dian Fatwa mengonfirmasi bahwa penutupan terbanyak menyasar wilayah Lombok Timur dan Bima. Keputusan drastis tersebut mulai berlaku efektif sejak pertemuan koordinasi di Mataram pada Sabtu (14/3/2025).

​”Penutupan ini mencakup berbagai persoalan krusial, mulai dari sengketa lahan hingga insiden keracunan makanan,” katanya.

​Pemerintah menemukan fakta bahwa sejumlah pengelola dapur di provinsi ini melakukan pelanggaran administratif serius. Salah satu temuan fatal adalah pengabaian standar menu yang hanya menyajikan sepotong jagung dan kacang bagi siswa difabel.

​Dian Fatwa menegaskan setiap dapur wajib melibatkan minimal dua pemasok bahan pangan lokal untuk mencegah monopoli. Aturan ini bersifat mengikat demi menjamin keberlangsungan suplai nutrisi yang bermutu bagi anak sekolah.

​”Kami menemukan fakta lapangan di mana masih ada mitra yang hanya menggantungkan kebutuhan pada satu pemasok saja,” tegasnya.

​Praktik satu pintu tersebut dinilai sangat berisiko merusak ekosistem ekonomi kerakyatan di sekitar lokasi dapur. BGN mendeteksi adanya potensi dominasi pihak tertentu yang menghambat keterlibatan pengusaha kecil di desa-desa.

​Dian Fatwa memastikan pihaknya segera melayangkan surat peringatan keras kepada seluruh pengelola SPPG yang membandel di wilayah NTB. Sanksi ini menjadi sinyal peringatan agar tidak ada lagi praktik culas dalam menjalankan program nasional.

​”Tidak boleh ada pihak yang melakukan dominasi atau monopoli karena skema ini dirancang untuk meratakan ekonomi rakyat,” ujarnya.

​Kebijakan ini bertujuan memastikan perputaran uang dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap dinikmati oleh warga setempat. Koperasi dan pelaku UMKM harus menjadi garda terdepan dalam penyediaan bahan baku di setiap dapur.

​Juru Bicara BGN tersebut mengajak kelompok ibu-ibu pelaku usaha untuk aktif mendaftar sebagai penyuplai bahan pangan utama. Keterlibatan sektor domestik ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara nyata melalui distribusi yang adil.

​”Kami meminta para pelaku UMKM melapor jika ada pengelola dapur yang menolak diajak bekerja sama secara transparan,” pungkasnya.*