PorosLombok.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendesak majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi tiga terdakwa kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

​Langkah hukum ini diambil karena penuntut meyakini surat dakwaan telah disusun secara cermat dan memenuhi unsur formil maupun materiil sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.

​“Maka tidak ada alasan bagi tim penasihat hukum untuk menyatakan surat dakwaan tersebut kontradiktif,” kata Jaksa Penuntut Umum Budi Tridadi Wibawa pada Kamis (12/3/2026).

​Aparat penegak hukum menegaskan bahwa Pasal-pasal yang disangkakan kepada para terdakwa sudah dirumuskan secara linier, konsisten, serta mencakup rincian peristiwa pidana secara gamblang.

​“Dakwaan kami sudah memenuhi syarat jelas, rinci, dan lengkap sesuai Pasal 143 KUHAP,” ujarnya.

​Penuntut menilai argumen tim pengacara yang mempermasalahkan substansi kasus dianggap prematur karena keberatan tersebut seharusnya masuk dalam tahap pembuktian serta pemeriksaan saksi-saksi.

​“Atas dasar itu kami memohon majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga tahap putusan akhir,” tegasnya.

​Pihak jaksa berpendapat bahwa perdebatan mengenai kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif yang diajukan terdakwa merupakan bagian dari materi pokok perkara yang wajib diuji di persidangan.

​Terdakwa Soroti Konstruksi Dakwaan

​Terdakwa Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim, dan M. Nashib Ikroman sebelumnya melayangkan kritik tajam terhadap konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa karena dianggap mencampuradukkan wewenang.

​Para politisi ini berdalih bahwa Pokok Pikiran (Pokir) merupakan murni aspirasi masyarakat, sedangkan program direktif gubernur sepenuhnya menjadi tanggung jawab kebijakan pihak eksekutif atau Organisasi Perangkat Daerah.

​“Anggota dewan hanya menjalankan fungsi representasi, bukan sebagai pelaksana teknis program pembangunan di lapangan,” ujar terdakwa M. Nashib Ikroman.

​Nashib yang akrab disapa Acip ini juga mempertanyakan status hukum pihak-pihak lain yang diduga terlibat namun hanya dijadikan saksi setelah mengembalikan sejumlah uang kepada penyidik.

​“Mereka hanya mengembalikan uang dan itu dijadikan barang bukti tanpa tersentuh status tersangka,” katanya.

​Ia menyindir inkonsistensi dakwaan tersebut dengan kalimat puitis namun satir yang menyebutkan bahwa keadilan seharusnya sudah tegak sejak dalam alam pikiran sang penuntut.

​Kuasa Hukum Dakwaan Campuradukkan Kewenangan

​Penasihat hukum para terdakwa meyakini bahwa jaksa gagal memahami batasan kekuasaan antara legislasi dan eksekusi anggaran yang menjadi sumber kekeliruan dalam penyusunan berkas perkara pidana ini.

​Advokat menilai penyatuan dua kewenangan berbeda tersebut ke dalam satu dakwaan gratifikasi menciptakan kerancuan hukum yang merugikan hak-hak konstitusional para klien mereka di hadapan meja hijau.

​“Jaksa mencampuradukkan pokir DPRD dengan program direktif gubernur yang secara regulasi sangat berbeda jauh,” ujar kuasa hukum H. Emil Siaian.

​Emil menekankan bahwa jika landasan dakwaan sudah cacat secara logika hukum, maka proses persidangan selanjutnya dianggap hanya akan membuang waktu serta mencederai rasa keadilan para terdakwa.

​“Karena berasal dari kewenangan yang berbeda, kedua hal tersebut tidak dapat disatukan dalam konstruksi pidana,” pungkasnya.*