PorosLombok.com — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bergerak cepat menelusuri laporan masyarakat terkait temuan roti berjamur pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Investigasi dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Barat pada Kamis (12/03/2026).
Kepala BBPOM di Mataram Yogi Aboso Mataram menegaskan pengawasan keamanan pangan di setiap satuan pelayanan sangat vital untuk mencegah keracunan pada anak. Pihaknya berkomitmen memperketat pengawalan agar paket makanan benar-benar layak konsumsi.
“BPOM akan meningkatkan kompetensi penyedia pangan dan melakukan pendampingan untuk memastikan keamanan pangan,” ujarnya.
Tim gabungan telah mengidentifikasi bahwa produk roti bermasalah tersebut dipasok oleh salah satu UMKM setempat. Penelusuran ini bertujuan memetakan rantai distribusi guna memastikan tidak ada lagi produk serupa yang beredar di lingkungan sekolah.
Yogi mengungkapkan fakta bahwa UMKM pemasok tersebut nekat beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, dokumen itu merupakan standar wajib bagi produk yang didistribusikan secara luas kepada masyarakat.
“Pemasok roti tersebut belum memiliki SLHS sebagaimana dipersyaratkan dalam pemenuhan standar keamanan pangan,” jelasnya.
Meski sempat terdistribusi ke sekolah penerima manfaat, laporan lapangan mengonfirmasi belum ada siswa yang mengonsumsi produk tersebut. Hal ini dikarenakan jadwal pembagian makanan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan ibadah di sekolah.
Pimpinan BBPOM Mataram ini menyebut momentum Ramadan membuat para siswa tidak langsung menyantap paket makanan yang dikirimkan. Faktor waktu ini menjadi kunci penyelamat sehingga dampak buruk kesehatan akibat jamur dapat dihindari secara total.
“Produk tersebut belum sempat dikonsumsi oleh siswa karena kegiatan belajar mengajar berlangsung pada bulan Ramadan,” katanya.
Lembaga pengawas langsung melakukan langkah taktis berupa pembinaan intensif kepada pemilik usaha. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali dan kualitas bahan baku makanan tetap terjaga sesuai regulasi.
Yogi segera memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas distribusi dari UMKM yang bersangkutan. Sanksi ini berlaku hingga pihak produsen mampu memenuhi seluruh persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah secara ketat.
“Langkah ini penting untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para penerima manfaat program,” terangnya.
Seluruh pelaku usaha pangan diwajibkan memastikan proses produksi memenuhi standar higiene serta memiliki izin edar resmi. Upaya pencegahan sangat penting demi menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh anak-anak penerima manfaat program nasional.
“Pastikan proses produksi memenuhi ketentuan keamanan pangan, termasuk kepemilikan sertifikasi higiene dan sanitasi,” pungkasnya.*
